Sektor pertanian dan kelautan merupakan tulang punggung ketahanan nasional. Advokasi kebijakan yang kuat dan berorientasi pada bukti (evidence-based policy) sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak petani dan nelayan terpenuhi—mulai dari kepastian harga panen, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, hingga penyediaan infrastruktur pesisir dan pertanian.
Perjuangan ini terlihat nyata dalam advokasi kebijakan publik yang mendorong perlindungan pasar domestik. Salah satu prinsip kunci yang ditekankan adalah bahwa ekspor beras nasional hanya boleh dilakukan apabila stok nasional aman, kualitas penyimpanan terjaga, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani akar rumput.
Di samping advokasi tingkat legislatif, penguatan ekonomi juga menyasar gerakan perempuan akar rumput. Melalui kegiatan Konferensi Ekonomi Muslimat NU di Kabupaten Ciamis, difokuskan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis UMKM lokal. Langkah ini mencakup:
-
Pameran dan promosi produk olahan lokal (seperti industri olahan pisang/sale).
-
Pembentukan jaringan kerjasama antara pelaku usaha wanita, lembaga keuangan, akademisi, dan pemerintah.
-
Penyelenggaraan forum pembinaan wirausaha muslimat secara berkelanjutan.
Untuk memastikan seluruh aspirasi warga terpeta dengan baik, diterapkan modernisasi infrastruktur digital berbasis AI & CRM Terpadu. Sistem ini memungkinkan pengawalan aspirasi masyarakat secara cepat, transparan, dan berkelanjutan dari lapangan hingga ke tingkat pembuat kebijakan.
